Ketiadaan Standar Operasional Prosedur Teknis dalam Pengawasan Penahanan Ijazah: Kajian Yuridis atas Perlindungan Hak Pekerja

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari ketiadaan instrumen teknis yang tepat dalam pengawasan praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, yang selama ini keliru diposisikan sebagai persoalan "Standar Operasional Prosedur" (SOP), padahal secara konseptual yang dibutuhkan adalah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai instrumen hukum yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis regulasi ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta kewenangan kelembagaan pengawasan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekeliruan terminologi tersebut menimbulkan implikasi hukum berlapis, mulai dari kekaburan konseptual hingga ketidakjelasan organ berwenang, yang berujung pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hak normatif pekerja. Kajian ini merumuskan model regulasi ideal berupa NSPK dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang secara tegas mengatur kewenangan berjenjang antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan daerah guna mencegah dan menindak praktik penahanan ijazah secara efektif.