Validitas Pembayaran Kompensasi sebagai Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Lahan Pemakaman dalam Perspektif Hans Kelsen

Abstrak

Perbedaan pengaturan antara kewajiban penyediaan fisik lahan pemakaman dan mekanisme pembayaran kompensasi menimbulkan persoalan validitas norma serta kedudukan tanggung jawab hukum pengembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis desinkronisasi regulasi penyediaan lahan pemakaman serta menelaah validitas pembayaran kompensasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pengembang menurut perspektif Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan fokus pada sistem norma dan kaidah hukum yang mengatur penyediaan lahan pemakaman dalam pembangunan perumahan. Pendekatan Metode yang dimanfaatkan adalah pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta wawancara sebagai bahan pendukung untuk mengklarifikasi hasil telaah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya desinkronisasi regulasi antara kebijakan pusat dan daerah akibat perluasan penggunaan mekanisme kompensasi dari instrumen khusus pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi instrumen yang diterapkan secara umum. Desinkronisasi tersebut tampak pada perbedaan pengaturan antara norma yang menekankan penyediaan fisik lahan pemakaman dengan regulasi daerah yang membuka ruang pembayaran kompensasi secara lebih luas. Harmonisasi regulasi dilakukan melalui penegasan kembali penyediaan fisik sebagai kewajiban utama serta pengintegrasian pembayaran kompensasi dengan sistem pengadaan lahan pemakaman, pencatatan, pelaporan dan transparansi realisasi penggunaan dana kompensasi. Ditinjau dari teori Hans Kelsen, pembayaran kompensasi tetap memiliki validitas dan kekuatan mengikat sepanjang norma yang mengaturnya belum dibatalkan, sehingga tidak menghapus tanggung jawab hukum pengembang melainkan mengubah bentuk pemenuhannya menjadi kewajiban reparatif.