Kesenjangan Perlindungan Administratif bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah: Studi Empiris di Kabupaten Pulang Pisau

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam peralihan hak atas tanah melalui transaksi di bawah tangan ketika pihak dalam rantai peralihan tidak lagi diketahui keberadaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Pps sebagai studi kasus. Persoalan penelitian berangkat dari adanya perbedaan antara hubungan hukum yang terbentuk secara materiil melalui transaksi dan penguasaan tanah dengan persyaratan administratif dalam pendaftaran peralihan hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pertanahan telah menyediakan instrumen perlindungan bagi pembeli, antara lain melalui ketentuan mengenai pembuktian hak berdasarkan penguasaan fisik dan pendaftaran pemindahan hak dalam keadaan tertentu. Namun, instrumen tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketika transaksi dilakukan tanpa akta PPAT dan pihak dalam rantai peralihan tidak lagi diketahui keberadaannya. Dalam perkara Kasri, putusan pengadilan menjadi dasar untuk memberikan kepastian mengenai hubungan hukum pembeli dengan tanah sehingga proses administrasi pertanahan dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas perlindungan pembeli beritikad baik dalam hubungan antara keabsahan transaksi secara materiil dan persyaratan formal pendaftaran tanah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan ketentuan pendaftaran tanah yang mampu menyeimbangkan kepastian administrasi, perlindungan pembeli beritikad baik dan perlindungan terhadap pemegang hak yang tercatat.