GAds

Analisis Hukum “Kasus” Giselle

Setelah di beberapa waktu lalu kami membahas mengenai analisis hukum “Kasus” Kekeyi yang cukup banyak digemari, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis hukum kasus Giselle Anastasia alias Gisel. Beberapa hari lalu heboh video mirip Gisel yang tersebar melalui jagad dunia maya. Lagi-lagi dan lagi-lagi, nama Gisel kembali tercatut setelah setahun lalu juga muncul kejadian serupa. Video syur dengan tagline 19 detik tersebut menghebohkan jagad dunia maya sampai banyak yang mencari tautan unduh (link download). Tapi ayolah kita tidak akan membahas mengenai hal tersebut. Bahkan jangan sampai kamu masuk ke artikel ini hanya untuk mencari videonya ya. 😀 Lantas bagaimana sebenarnya penindakan hukum pidana terhadap “Kasus” ini? Lagi-lagi kami sebut “Kasus” dalam tanda kutip karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya, Rencang. Mari kita lakukan Analisis Hukum “Kasus” Giselle ini dengan lebih mendalam.

Dua Rezim Hukum XXX ( 😀 )

Yap, dalam “Kasus” yang belum diputus oleh pengadilan dan masih dalam tahap pemberkasan di kepolisian ini, terdapat dua rezim hukum yang kemungkinan dapat diterapkan. Perbedaannya dimana? Tentu saja perbedaannya dalam hal pola tindak pidana dan pelakunya.

  1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara sederhananya, yang akan dikenai rezim hukum ini adalah orang selain Giselle yang menyebarkan video syur tersebut. Entah apakah Giselle benar-benar merupakan pelakunya atau orang lain yang mirip dengan Giselle. Apabila seseorang tersebut melalui akun media sosialnya menyebarkan suatu video tidak senonoh yang melanggar kesusilaan ke khalayak publik maya, dia akan diancam pidana melalui norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Entah apakah ada kerugian bagi “aktor”, tanpa ada pengaduan sekalipun, si penyebar bisa dijerat hukum pidana. Maka kamu yang suka membagikan video porno (atau dalam istilah awamnya bokep) mending berhenti sekarang deh. Daripada ketahuan dan bisa diangkut ke kantor polisi. Selengkapnya bisa kamu lihat disini.

  1. Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang Pornografi ini pernah eksis dan jadi perbincangan panas di zaman pak SBY sebagai pihak yang mencetuskan undang-undang. Jika dijelaskan dengan mudah, kasus yang dapat dikenai hukum pidana dalam ranah undang-undang ini adalah jika penyebar merupakan sang aktor sendiri. Penyebarannya cenderung bukan ranah daring. Misalnya, apabila memasang foto yang tidak senonoh di ruang publik seperti ruang tamu atau di depan rumah yang dapat diakses oleh masyarakat. Sifat dari hukum pidana yang satu ini bisa dibilang lebih umum dibandingkan Undang-Undang ITE. Karena yang dapat dijerat adalah semua orang termasuk yang melakukan proses produksi dan distribusi. Selengkapnya bisa kamu baca disini.

Kasus yang seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena mempengaruhi moral bangsa. Termasuk Analisis Hukum “Kasus” Giselle yang lagi viral akhir-akhir ini. Bagi Rencang yang masih suka menyebarluaskan video seperti ini, waspadalah-waspadalah.

#TerbaikTercepatTerpercaya

#KlinikHukumTerpercaya

#SemuaAdaJalannya

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?