GAds

Benarkah Omnibus-Law Berdampak Negatif?

Sulit memang jika membahas mengenai formalitas pembentukan hukum. Pemimpin – dalam hal ini Presiden dan DPR beserta perangkat pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah – wajib mematuhi guidelines yang ada. Guidelines yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seluruh bentuk peraturan di Indonesia, haruslah mengikuti undang-undang tersebut. Lalu di tahun 2020 kemarin, muncul polemik pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan hanya secara substansi, undang-undang inipun dinilai “bermasalah” dari segi pembentukannya. Teknik pembentukannya adalah Omnibus Law, yang tidak dikenal dalam Undang-Undang PPPU. Dilematis? Tentu saja. Pantas banyak yang menolak konsep Omnibus Law ini (konsep Omnibus Law dapat kamu baca disini). Akan tetapi fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik: Benarkah Omnibus-Law Berdampak Negatif?

Tak Kenal = Tak Sayang?

Adagium mainstream satu ini sering muncul ketika seseorang memperkenalkan diri di depan umum (atau di depan gebetan?). Tak kenal maka tak sayang, setelah kenal sayang-sayangan. Cie-elah. Oke kembali ke Omnibus Law. Menurut pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andari Yurikosari, teknik pembentukan Omnibus Law tidak diatur dalam Undang-Undang PPPU. (sumber) Tidak diatur, sama dengan tidak dikenal bukan? Lantas apakah kemudian tidak dikenal berarti tidak disayang? Pertanyaannya kan bagaimana konteks “tidak disayang” disini? Apakah tidak disayang artinya biasa saja, atau maksudnya membencinya? Sedangkan sikap umum masyarakat terhadap Omnibus Law lebih kepada membencinya, bukan biasa saja. Padahal cukup aneh juga membenci sesuatu tanpa mengenalnya. Undang-Undang PPPU pun tidak melarang penggunaan teknik Omnibus Law, walaupun tidak memperbolehkan juga.

Artikel ini pada akhirnya akan mengajak kamu buat berkontemplasi: apakah Undang-Undang PPPU merupakan dwingend recht (hukum yang bersifat memaksa) atau aanvullend recht (hukum yang dapat disimpangi)? Jika memang Undang-Undang PPPU merupakan dwingend recht, penggunaan Omnibus Law menjadi haram. Maka kita hanya tinggal menunggu waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Nah inilah mengapa kita perlu berkontemplasi lebih dalam atas penggunaan teknik Omnibus Law ini. Karena jika memang jelas-jelas teknik Omnibus Law ini menyimpangi Undang-Undang PPPU yang wajib diikuti, maka mengapa pemerintah dan DPR se-berani itu menggunakan Omnibus Law? Sedangkan jika luarannya sudah pasti Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan, mengapa mereka berani mengambil resiko yang bisa merugikan keuangan negara dan menyianyiakan tenaga dan pikiran yang sudah dikeluarkan selama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja?

Efek Samping Omnibus Law

Pertanyaan “Benarkah Omnibus-Law Berdampak Negatif?” seharusnya dijawab secara substansial bukan prosedural. Akan tetapi berdasarkan kajian pada akademisi hukum, dampak Omnibus Law juga tampak dari segi prosedural seperti ancaman atau potensi hyper-regulasi daripada simplifikasi peraturan. Walaupun begitu, berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan, hal yang pertama dilihat seharusnya adalah dari segi kemanfaatan. Bagi lingkup hukum yang terkena langsung kebijakan Omnibus Law, efek sampingnya tidak akan semudah itu dirasakan. Karena Omnibus Law sendiri pun belum benar-benar paripurna karena peraturan teknisnya belum rampung semuanya. Hukum Perburuhan, Hukum Lingkungan, Hukum Perusahaan, tidak dapat secara instan dinilai apakah mendapat dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Karena pada dasarnya, tiga hukum itu telah memiliki “bangunan yang matang” jauh sebelum Omnibus Law Cipta Kerja dibuat.

Tapi bagaimana dengan lapangan hukum lain, katakanlah Hukum Teknologi? Menurut admin yang concern di bidang Hukum Teknologi, teknik seperti Omnibus Law justru menjadi teknik yang sangat dibutuhkan. Karakteristiknya yang mampu merevisi banyak peraturan sekaligus, merupakan cara yang sangat tepat untuk “mengarahkan” Hukum Teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi, perkembangan teknologi terasa sangat cepat sekali. Undang-Undang ITE saja rasanya sudah mulai usang, hingga diubah dalam waktu sekitar lima tahun saja. Dengan penggunaan teknik Omnibus Law ini, bahkan kebijakan di bidang Hukum Teknologi dapat diubah dengan sangat cepat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Admin sudah pernah mengkajinya disini. Akan tetapi… Kembali lagi pada kebijakan apakah teknik Omnibus Law ini diperbolehkan? Untuk saat ini, keputusan Mahkamah Konstitusilah yang akan memberi jawaban pastinya…

#TerbaikTercepatTerpercaya

#KlinikHukumTerpercaya

#SemuaAdaJalannya

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?