Ulasan Lengkap Hukum Startup

Sejak munculnya istilah Revolusi Industri 4.0, berkembang pula “anak emas” dari momentum ini yaitu Startup. Startup sendiri merupakan model perusahaan ala Revolusi Industri 4.0 yang berkembang dengan “menantang” pemain lawas. Walaupun sebetulnya konsep Startup sendiri telah diterapkan oleh perusahaan teknologi dulu (yang rata-rata saat ini telah menjadi perusahaan raksasa), tapi peristilahannya sendiri baru booming beberapa tahun ini. Jika dihitung dari jejak Revolusi Industri 4.0, konkritisasi konsep Startup setidaknya ada sejak 10 tahun sebelum post ini dibuat. Sehingga umur istilah “Startup” sudah sekitar satu dekade lamanya. Namun walaupun “terlihat lama”, Startup sendiri hingga sekarang belum dikenal oleh Indonesia. Eh maksud admin, oleh Hukum Positif Indonesia. Secara praktek, sudah banyak perusahaan lokal yang menggunakan model bisnis Startup. Contohlah Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Dana, Kredivo dan masih banyak lagi. Sudah ada yang hingga level unicorn bahkan decacorn. Tapi bagaimana hukum memandang Startup? Mari kita bahas dalam ulasan lengkap hukum Startup di Indonesia.

Kenal Tapi Tak Sayang

Pandangan pertama hukum positif Indonesia terhadap Startup adalah “biasa saja”. Yap, konteks “tak sayang” disini bukan berarti dianaktirikan. Tapi lebih kepada, biasa saja, tanpa ada rasa sayang. Begitulah kalau diartikan dalam bahasa awam. Dalam kajian hukum perusahaan, hukum Indonesia memandang Startup sebagai “perusahaan pada umumnya”. Ya terlihat sama saja gitu dengan perusahaan-perusahaan lain, bahkan dengan apa yang disebut sebagai “Perusahaan Konvensional” oleh Revolusi Industri 4.0. Memang tak bisa dipungkiri, waktu 10 tahun bisa jadi adalah waktu yang kurang bagi Indonesia untuk mengadopsi konsep perusahaan berbasis Startup dalam hukum positifnya. Bukan cuman Startup sih, hampir apapun kecuali yang menguntungkan pemerintah sih hehehe. Boro-boro masuk program legislasi nasional supaya dibuatkan undang-undang khusus, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan lain pun tidak (atau belum?) ada yang secara “spesial” mengatur tentang Startup. Kalaupun ada, lebih tepat disebut “nebeng” ke peraturan lain terutama yang ada hubungannya dengan hukum teknologi.

Kondisi hukum yang seperti itu mengindikasikan ketidakseriusan negara dalam menyambut konsep bisnis Startup di Indonesia. Komitmen yang kurang itu bisa jadi dikarenakan lahan basah bernama Startup, melihat pada sifatnya yang akan kita bahas nanti, belum terlihat prospek keuntungannya bagi negara. Mungkin negara sudah melihat “jurang” dari masa depan Startup. Atau memang pemerintah beserta lembaga legislatif kita malas mengkaji konsep hukum yang rumit serta merumuskannya ke dalam hukum tertulis. Bisa juga karena banyak teman dari pejabat negara yang menjabat di perusahaan konvensional. Entahlah. Yang jelas kamu yang kesini untuk mengetahui aspek hukum Startup, entah mahasiswa, akademisi, praktisi maupun pelaku Startup itu sendiri, harus sedikit kecewa melihat kenyataan ini. Tapi tidak mengapa, masih ada mozaik pengaturan hukum terhadap Startup di Indonesia yang akan kita bahas dalam ulasan lengkap tentang hukum Startup. Stay tune ya, Rencang. 🙂 Bagi kamu pengusaha Startup, dapatkan paket legalitas Startup dengan harga miring disini.

Daftar Referensi Aspek Hukum Startup

Sejujurnya, referensi primer mengenai aspek hukum Startup masih sulit didapatkan terutama yang berbahasa Indonesia. Jika mencari di Google, maka yang paling banyak muncul lebih kepada penelitiannya. Itupun dari sudut pandang akademik, penelitian mengenai aspek hukum Startup masih terlalu minim. Mungkin yang paling banyak adalah opini seperti post ini. Tapi walaupun begitu, kami tetap akan menyajikan kajian mengenai aspek hukum Startup yang bersumber dari penelitian rekan kami, Nurul Ula Ulya, S.H., M.H. dan penelusuran kami terhadap sumber hukum di Indonesia yang terkait dengan Startup. Di bawah ini adalah rekomendasi buku yang bisa kamu jadikan rujukan dalam mengkaji aspek hukum Startup menurut admin.

Prof. Klaus Schwab: “The Fourth Industrial Revolution”

Buku ini bisa dibilang sebagai “kitab pedoman” Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut karena di buku inilah secara akademik muncul istilah Industrial Revolution 4.0. Dengan menggunakan cara penulisan numerik ala versi perangkat lunak, masyarakat juga mulai menggunakan cara penomoran serupa kepada momentum Revolusi Industri 4.0 sebelum-sebelumnya. Prof. Klaus Schwab sendiri banyak membahas mengenai gagasan dan masa depan Revolusi Industri 4.0 di buku ini. Disertakan juga patokan-patokan dan karakteristik yang menjadi pembeda dari revolusi industri sebelum-sebelumnya. “Beliau ini siapasih?” yak beliau adalah pendiri sekaligus ketua dari Forum Ekonomi Dunia. Contoh-contoh aplikasi yang beliau tuliskan dalam buku ini terlihat seperti gambaran imajinasi masa depan. Namun satu persatu, gagasan tersebut mulai terwujud. Misalnya mengenai penggunaan supercomputerintellegent robotfully autonomous droneself-driving cars, 3D Printersquantum computing, Artificial Intellegence (AI), dan lain sebagainya.

Melihat dari aspek hukum, sebetulnya beliau tidak terlalu dalam membahas mengenai hal ini karena mungkin memang bukan ekspertasi keilmuan beliau. Akan tetapi diberikan sedikit persinggungan berkaitan dengan labour law. Mungkin karena saat itu beliau belum memikirkan efek jangka panjang terhadap bangunan hukum. Walaupun menancapkan tonggak Revolusi Industri 4.0 dengan karakteristik utama otomatisasi, beliau tetap risau terhadap nasib para tenaga kerja. Hal ini karena otomatisasi tersebut justru berpotensi menggeser peran para tenaga kerja. Sehingga implikasi hukum yang paling logis pertama yang terpikirkan adalah berkaitan dengan hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Implikasi lain yang mungkin bersinggungan dengan hukum ya berkaitan dengan cyber risk yang dalam istilah hukum dikenal sebagai Cyber Crime atau kejahatan siber. Walaupun paparan yang dipikirkan Prof. Klaus Schwab masih terlalu awam dan di tataran permukaan, beliau berkata bahwa kemunculan Revolusi Industri 4.0 bukan tidak mungkin memberi dampak negatif atau setidaknya merubah tatanan hukum, dan berimplikasi pada regulatory dan legislation.

Doni Wijayanto: “Legal in Startup Business”

Buku ini merupakan buku berbahasa Indonesia pertama yang “berani” memberi embel-embel hukum pada bisnis Startup. Pembahasannya cukup lengkap walaupun menurut admin masih abstrak dan lebih banyak membahas dari segi hukum perusahaan secara konvensional.

Peri Pakroo: “The Small Business Start-Up Kit – A Step-by-Step Legal Guide”
Anis Uzzaman: “StartupPedia”
Tom Harris: “Start-Up: A Practical Guide to Starting and Running a New Business”
Thomas Baron: “The Impact of Diaspora Ventures on the Dynamics of the Start-Up Ecosystem Berlin”
Andika Drajat dan Dika Kartika: “Start-Up Guidebook, Panduan Memulai Start-Up Bisnis yang Harus Kamu Tau”
Hendry E. Ramadhan: “Start-Upreneur – Menjadi Entrepreneur Start-Up”
Eileen Rachman: “Dari Start-Up Menuju Unicorn – Kiat Sukses Berkarier di Era Digital”

#TerbaikTercepatTerpercaya

#KlinikHukumTerpercaya

#SemuaAdaJalannya

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?