Pendahuluan: Serba-Serbi Hukum Startup

Di post ini terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pendahuluan serba-serbi hukum Startup. Mungkin sebelumnya kita akan membahas mengenai terminologi Startup dulu ya. Ada dua peristilahan mirip lain yang digunakan dalam menyebut Startup: Start Up dan Start-Up. Intinya ya sama saja, perusahaan rintisan. Dalam pandangan teori hukum, terdapat stigma lain yang berkaitan dengan Startup. Pandangan itu lebih mengarah kepada perusahaan APAPUN tanpa terkecuali yang sedang merintis. Pandangan ini pernah disampaikan oleh Dr. Sihabudin, S.H., M.H., dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pandangan itu berawal dari pemaknaan perdana transliterasi Startup: “perusahaan rintisan”. Akan tetapi, konsep Startup menurut Revolusi Industri 4.0 jelas berbeda. Ada karakteristik khusus dan tersendiri mengenai perusahaan Startup yang harus terpenuhi. Karakterstik itu meliputi:

  1. Di awal pendirian umumnya menggunakan modal pribadi (bootstrap), bukan modal dari pihak lain
  2. Tujuan akhirnya adalah untuk menjadi perseroan terbatas melalui Initial Public Offering
  3. Secara ekonomi bervisi untuk menguasai pasar dengan mendisrupsi kompetitor konvensional
  4. Melihat pada traksi (traction) bukan keuntungan (profit) sebagai valuasi perusahaan
  5. Teknik umum yang digunakan dalam menguasai pasar adalah dengan bakar-bakar uang
  6. Menggunakan aset digital seperti web/aplikasi dan bergantung pada analisis data
  7. Startup biasanya memerlukan waktu sangat singkat, biasanya sekitar sepuluh tahun

Nah, terlihat kan ada bedanya dengan perusahaan konvensional yang mengedepankan pada keuntungan perlahan untuk menguasai pasar tidak dalam jangka waktu tidak tentu. Startup bervisi menguasai pasar dalam waktu singkat (lima sampai sepuluh tahun) dengan mengesampingkan keuntungan. Dengan asumsi setelah terjadi pengusaan pasar, Startup hanya tinggal “panen” dari masyarakat melalui layanan mereka.

Startup itu sebetulnya apa sih?

Startup sendiri lahir dari pandangan ekonomi. Pandangan lain untuk menjawab “apakah bisnis harus selalu mendapatkan keuntungan dengan menguasai pasar dalam jangka waktu lama?” Maka konsep Startup bisa disederhanakan dalam pertanyaan: “bisakah menguasai pasar dalam waktu singkat untuk mendapat keuntungan?” Jawaban yang paling mudah dan seringkali digunakan adalah membangun perusahaan, meningkatkan prospek, meyakinkan investor, mengelola investasi untuk bakar-bakar uang, menarik pengguna layanan dengan sistem digital, menguasai pasar dan lalu memanen keuntungan sesudahnya. Akan tetapi, hipotesis itu sendiri belum benar-benar terbukti setidaknya hingga post ini dibuat. Hal itu karena masih banyak Startup yang masih melakukan sistem bakar uang walaupun telah berjalan lama. Bakar uang itu bentuknya promo dan diskon rutin yang diberikan perusahaan kepada pengguna layanannya.

Jadi, Startup itu sebetulnya apa sih? Jenis perusahaan kah? Jenis bisnis kah? Model bisnis kah? Metode bisnis kah? Metode usaha kah? Startup sendiri menurut Nurul Ula Ulya, S.H., M.H. dalam tesisnya menyebut bahwa Startup merupakan model usaha. Maka secara terminologi dapat kita sebutkan secara lengkap sebagai “Model Usaha Startup”. Model adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan mengapa beliau menggunakan kata “Model Usaha” bukan “Model Bisnis“? Karena kajian yang beliau ambil adalah kajian hukum. Dalam hukum sendiri lebih dikenal kata “usaha” dibandingkan “bisnis”. Usaha dianggap merupakan padanan formal yang sesuai dengan hukum. Usaha dilihat lebih umum, lebih luas dan lebih menggambarkan apa yang dilakukan pengusaha dan perusahaan (yang mana kata dasarnya adalah “usaha”). (baca: Definisi lengkap mengenai usaha, perusahaan dan hukum perusahaan) Maka Model Usaha adalah pola dari usaha yang akan dibuat atau dihasilkan. Startup ini sendiri merupakan model usaha yang dikembangkan sesuai ciri khas generasi milenial yang membutuhkan investasi dalam perusahaannya.

Kerangka Hukum Startup

Secara umum tidak terdapat pengaturan khusus mengenai Startup di Indonesia. Bahkan istilah “Startup” itu sendiri bisa dikatakan belum dikenal oleh hukum positif Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki singgungan dengan Model Usaha Startup. Konsep hukum Startup “insya Allah” bisa dimunculkan dengan merangkai beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / KUHD (Wetboek van Kophandel voor Indonesie / WvK)
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
  8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata;
  11. Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan BI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
  12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;

Nah Rencang, begitulah bahasan awal kita mengenai pendahuluan serba-serbi hukum Startup. Jika dilihat, memang Hukum Startup ini ada kaitannya dengan cabang ilmu Hukum Perusahaan, Hukum Teknologi, dan Hukum Penanaman Modal. Kurang lebih, Startup berkutat di kajian tiga hukum itu selama belum ada hukum khusus yang mengatur mengenai Startup. Sepanjang bulan Oktober 2020 ini, kami akan membahas tuntas mengenai aspek hukum Startup di Indonesia. Stay tune ya. 🙂

#TerbaikTercepatTerpercaya

#KlinikHukumTerpercaya

#SemuaAdaJalannya

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?