Aspek Hukum Sebelum Mendirikan Startup
Halo Rencang-Rencang, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam mendirikan startup. Startup sendiri merupakan perusahaan rintisan yang baru dibentuk yang bergerak di bidang layanan berbasis teknologi. Apabila ditinjau dari aspek hukumnya, terdapat beberapa legalitas yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan startup.
Menentukan Jenis Badan Usaha Startup
Bentuk badan usaha dalam startup sendiri pada dasarnya memiliki kesamaan dengan badan usaha lainnya. Badan usaha sendiri dibagi menjadi dua yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Kedua jenis tersebut tentunya juga memiliki perbedaan akibat hukum.
Dalam badan usaha berbadan hukum, kekayaannya terpisah dengan kekayaan pendiri atau pemilik startup, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum kekayaannya tergabung dengan kekayaan dari pendiri atau pemilik startup.
Akibat hukum dari badan usaha berbadan hukum adalah apabila terjadi kerugian, maka pendiri startup tidak berkewajiban bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya, pertanggungjawaban hanya berlaku terhadap harta kekayaan startup itu sendiri.
Contoh: Andi memiliki startup A berbentuk PT, kemudian startup tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 10 Juta. Maka untuk menutup kerugian tersebut Andi tidak perlu mengeluarkan harta pribadinya. Kerugian tersebut hanya mengambil harta (kas) dari startup A. Apabila kerugian yang dialami startup A melebihi kas yang dimiliki, Andi tetap tidak perlu mengganti rugi dengan harta kekayaan pribadinya. (PT, Koperasi, Perum, Persero)
Selanjutnya, akibat hukum dari badan usaha tidak berbadan hukum adalah apabila terjadi kerugian maka harta kekayaan milik pribadi dari pemilik startup juga ikut menjadi ganti rugi kerugian tersebut.
Contoh: Andi memiliki startup B berbentuk CV, kemudian startup tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 10 Juta. Maka untuk membayar kerugian tersebut, Andi harus menggunakan harta pribadinya sendiri, karena startup B tidak memiliki harta kekayaan tersendiri. (Usaha Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, CV)
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa risiko yang ditimbulkan dari badan usaha berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha tidak berbadan hukum.
Melengkapi Perizinan Usaha
Perizinan usaha juga menjadi aspek hukum yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan startup. Perizinan tersebut biasa dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB sendiri seperti KTP bagi seseorang yang memiliki usaha. Sesuai dengan bentuknya, startup merupakan kegiatan usaha yang terfokus di bidang teknologi. Dengan begitu, kepemilikan NIB menjadi wajib bagi pendiri startup.
Selain NIB, pendiri startup juga perlu mengurusi perizinan lain yang perlu dilengkapi berdasarkan bidang usahanya masing masing. Semisal startup yang terfokus ke layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, selain melengkapi NIB, pendiri startup juga harus memenuhi berkas yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual
Sebagai perusahaan yang terfokus di bidang teknologi, tentunya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Perlindungan HKI dalam startup dapat berupa hak cipta, merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman.
Pendaftaran HKI pada dasarnya bukanlah suatu kewajiban bagi startup, tetapi dengan diurusnya HKI tentunya akan memberikan segudang manfaat bagi startup karena akan mendapatkan perlindungan hukum. Penyalahgunaan oleh pihak lain akan dapat dihindari dengan pendaftaran HKI.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam mendirikan startup perlu memperhatikan 3 aspek hukum. Ketiga aspek hukum tersebut pada dasarnya penting untuk diurus sebelum mendirikan startup. Apabila rencang-rencang ingin mengurus ketiga aspek hukum tersebut dapat langsung menghubungi kami lewat nomor Whatsapp di pojok kiri bawah.
