GAds

Definisi Lelang Menurut Undang-Undang

Setelah kita membahas panjang lebar mengenai pengantar hukum lelang beserta pengertiannya menurut para ahli, kali ini kita akan membahas mengenai Definisi Lelang Menurut Undang-Undang. Yang perlu kamu ketahui, lelang termasuk dalam ranah perdata yang bercampur dengan hukum administrasi negara. Materi mengenai hukum lelang ini menurut admin cukup awam bagi masyarakat hukum pada umumnya. Namun banyak dipelajari oleh notaris dalam program studi kenotariatan (M.Kn.). Disebut menjadi materi bagi para notaris karena peran notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Apa itu Pejabat Lelang Kelas II? Akan kita bahas di post-post selanjutnya, santuyyy. Nah kali ini kita pemanasan dulu dengan memahami apa itu konsep lelang menurut hukum positif Indonesia. Dalam materi kenotariatan disebut dengan “Peraturan Lelang“.

Definisi Lelang Menurut Undang-Undang

Secara normatif apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan Lelang (Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia – Ordonansi 28 Februari 1908) atau Vendu Reglement, yang dimaksud dengan Lelang atau Penjualan Umum (Openbare Verkopingen) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Sedangkan merujuk pada Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Adapun peraturan terbaru mengenai operasional pelaksanaan Lelang dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Disebutkan pada ketentuan umum Peraturan Menteri Keuangan ini tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?