NEGARA MENYATAKAN BANGKRUT: APA DAMPAKNYA?
Baru-baru ini pemberitaan mengenai bangkrutnya suatu negara menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Pemerintah Sri Lanka telah mengumumkan bahwa perekonomian negaranya berada dalam kondisi bangkrut. Akibatnya negara dan penduduk Sri Lanka mengalami banyak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kesulitan memperoleh obat-obatan, bahan bakar, bahan pangan, dan sebagainya.
Peristiwa ini menyebabkan masyarakat marah, menuntut presiden untuk mundur dari jabatannya, hingga melakukan sejumlah aksi protes termasuk memaksa masuk dan menguasai kediaman presiden. Namun demikian, tidak hanya Sri Lanka saja yang mengalami krisis ekonomi, negara-negara lain pun terancam mengalami hal yang serupa, seperti Laos, Pakistan, Venezuela, hingga Guinea.
Dilansir dari AP, sekitar 1,6 miliar orang dari 94 negara menghadapi krisis pangan, energi, dan sistem keuangan. Sekitar 1,2 miliar mereka tinggal di negara-negara “badai sempurna” atau sangat rentan terhadap krisis biaya hidup ditambah krisis lainnya. Laporan bulan lalu Global Crisis Response Group dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) mengungkapkan banyak negara alami ketegangan jangka panjang. Adapun penyebabnya setiap negara bervariasi, tapi resiko semua meningkat dari melonjaknya biaya untuk makanan dan bahan bakar. Ini didorong dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina, yang melanda tepat ketika gangguan terhadap pariwisata dan aktivitas bisnis lainnya dari pandemi corona yang mulai memudar.
Apa yang terjadi jika negara menyatakan perekonomian dalam kondisi bangkrut? Dilansir dari kompas.com, direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira, mengatakan terkait dengan negara yang mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi di mana suatu negara tidak mampu lagi membayar bunga utang dan tidak ada kreditur yang mau memberikan pinjaman baru. Sri Lanka contohnya, sudah tidak bisa lagi bayar kewajiban utangnya, sehingga mengajukan bailout (disuntik dana bantuan) oleh International Monetary Fund (IMF). Ini menandakan bahwa secara teknis dianggap bangkrut atau gagal bayar default.
Negara yang mengalami kebangkrutan, mengakibatkan lembaga keuangan akan mengalami kekacauan serta program pendanaan akan berakhir, sehingga tidak ada lagi jaminan bagi masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, dukungan infrastruktur, dan sebagainya. Imbas lainnya yaitu terjadi panic buying, yaitu melakukan pembelian dan menimbunkan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menyebabkan kelangkaan di berbagai tempat. Kekuatan mata uang juga menjadi dampak dari kebangkrutan suatu negara. Masyarakat sudah tidak bisa percaya lagi dengan kekuatan mata uang negara, sehingga mata uang tersebut tidak bernilai. Solusinya kembali kepada zaman peradaban manusia zaman dahulu yaitu menggunakan sistem barter atau transaksi dengan cara pertukaran barang. Sistem perpolitikan suatu negara juga mengalami gangguan dan stabilitas goyah serta memicu konflik di seluruh lapisan pemerintahan. Kepercayaan kreditur hilang mengakibatkan suku bunga naik signifikan sehingga mempersulit pelaku usaha pemerintah mendapat pendanaan baru.
Apakah negara yang mengalami kebangkrutkan bisa bangkit? Walapun tidak mudah, tapi bisa bangkit dari keterpurukan dengan jangka waktu yang lama. Dalam prosesnya, negara yang bangkrut hal yang harus dilewati adalah hilangnya kekuatan dan tidak memiliki daya tawar. Jadi, negara tersebut harus patuh dan tunduk terhadap pihak dari luar (eksternal) yang membantu memulihkan perekonomiannya.
#TerbaikTercepatTerpercaya
#KlinikHukumTerpercaya
#SemuaAdaJalannya
Staf Legal yang memiliki ekspertasi di bidang Hukum Tata Negara