GAds

Kegiatan Usaha Barang/Jasa Tidak Wajib SIUP

Hai Rencang, sadarkah bahwa kegiatan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari aktivitas jual-beli? Mulai dari sarapan nasi uduk di warung,  membeli kebutuhan dapur di supermarket.atau berburu promo latenightsale di Shopee. Pelaku usaha barang dan/jasa tersebut baik yang menjalankan usahanya secara konvensional atau daring dengan mudah dapat  kita temui disekitar lingkungan, bisa tetangga, teman atau bahkan Rencang sendiri tengah menjalankan kegiatan usaha. Jika iya, maka salah satu langkah awal yang wajib Rancang lakukan adalah mendaftarkan kegiatan usaha Rencang untuk mendapatkan izin menjalankan usaha perdagangan, atau yang lebih dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Pasal 2 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan). Kepemilikan SIUP memberikan manfaat yang sangat besar bagi usaha yang dijalankan, antara lain:

  1. Membantu para pelaku usaha mendapatkan kemudahan pembiayaan dan jasa/produk keuangan yang disediakan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
  2. Bukti bahwa kegiatan usaha yang dijalankan diakui Negara dan dilindungi hukum sehingga jika kemudian hari terjadi sengketa maka kepemilikan SIUP dapat menjadi barang bukti.
  3. Meningkatkan kredibilitas usaha dan kepercayaan konsumen
  4. Memperluas pangsa pasar kegiatan usaha, mengingat SIUP merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam kegiatan ekspor.

Izin operasional ini mencakup segala kegiatan usaha perdagangan baik jual-beli barang/jasa dan dapat diajukan oleh semua pelaku usaha baik badan usaha berbadan hukum (PT dan Koperasi) atau badan usaha tidak berbadan hukum (Firma dan CV). Saat melakukan pendaftaran SIUP, maka pemberian izin diberikan berdasarkan besaran modal serta kekayaan badan udaha (Pasal 3 PERMENDAGRI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007) , yang terbagi atas:

  1. SIUP Kecil

Bagi pelaku usaha yang memiliki modal usaha  dan kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

  1. SIUP Menengah

Bagi pelaku usaha yang memiliki modal usaha  dan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 Juta sampai dengan Rp 10 Miliyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

  1. SIUP Besar

Bagi pelaku usaha yang memiliki modal usaha  dan kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Miliyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

Pada dasarnya semua kegiatan usaha baik berupa barang  diwajibkan memiliki SIUP, namun demikian peraturan perundang-undangan menyebutkan terdapat beberapa kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban mengurus SIUP (Pasal 4 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009), antara lain terhadap:

  1. Perusahaan yang melalukan kegiatan usaha diluar sector perdagangan

Dalam rumusan pasal ini, contoh kegiatan usaha yang dimaksud seperti praktik dokter, jasa notaries, jasa advokat, jasa kantor akuntan public, jasa pendidikan non formal yang kegiatan usahanya tidak dijalankan dalam bentuk badan usaha baik tidak berbentuk hukum atau badan usaha berbentuk hukum

  1. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Apabila suatu perusahaan akan membuka kantor cabang atau perwakilan, maka tidak perlu untuk mengurus SIUP baru, namun dengan syarat kegiatan usaha yang dijalankan sama dengan kantor pusat. SIUP baru hanya dibutuhkan jika suatu perusahaan mengembangkan jenis usaha baru dalam kegiatan usaha (Pasal 5 huruf a PERMENDAGRI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009)

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Terhadap pelaku usaha perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria, antara lain : (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan, (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 Juta, undang-undang tidak mensyaratkan kepemilikan SIUP, namun berbentuk izin usaha perdagangan tertentu . Izin usaha perdagangan dikenal pula sebagai Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) (Lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Demikianlah informasi mengenai kegiatan usaha tidak wajib siup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika Rencang-rencang membutuhkan pengurusan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, Legalitas Usaha ataupun layanan Hukum Lainnya silahkan hubungi kami melalui WhatsApp yang tertera pada pojok kiri bawah laman ini.

#TerbaikTercepatTerpercaya

#KlinikHukumTerpercaya

#SemuaAdaJalannya

 

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?