GAds

Ketentuan Hak Pengelolaan Tanah (3)

Dalam hal Pengawasan dan Pengendalian, Menteri secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, meliputi pengawasan dan pengendalian Hak Pengelolaan dan pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan.

Tanah reklamasi dapat diberikan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat, BUMN atau BUMD, badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Tanah reklamasi diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak. Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan hukum atau perorangan, Tanah reklamasi diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dengan ketentuan: a. untuk pemegang izin reklamasi, diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan; dan b. untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memberikan izin reklamasi, diberikan Hak Pengelolaan, berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapat izin reklamasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan ketentuan tata ruang.

Jika dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin reklamasi, maka pejabat yang berwenang memberikan izin reklamasi melakukan penelitian secara teknis maupun tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila hasil penelitian sebagaimana telah memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara dan penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan Menteri. Jika tidak memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi dapat dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin reklamasi.

Nah itu tadi Rencang bahasan kita selama seminggu ini mengenai Hak Pengelolaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Bakal banyak banget nih isu hukum yang muncul karena Cipta Kerja. Ini baru hak pengelolaan lho. 😀

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?