Mengenal Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia (2)

Mengenal Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul saat pelaksanaan Pemilu tahun 1982, dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terkait pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu di tahun tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya protes atas pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu tahun 1971.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat, sehingga dibentuklah sebuah lembaga peyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang disebut KPU. Dibentuknya lembaga independen tersebut ditujukan untuk meminimalkan campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat Pemilu sebelumnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Di sisi lain, lembaga pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, kemudian mengalami perubahan nomenklatur lagi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun tugas Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

• Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
• Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
• Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
• Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, terdiri dari:

• Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
• Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
• Penetapan peserta Pemilu;
• Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD, dan calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Pelaksanaan dan dana kampanye;
• Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
• Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
• Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tinggkat TPS sampai ke tingkat PPK;
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
• Penetapan hasil Pemilu.

1. Mencegah terjadinya politik uang;
2. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota POLRI;
3. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, terdiri dari:

• Putusan DKPP;
• Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
• Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten/ Kota;
• Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
• Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

1. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
2. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
5. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu yaitu:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang dimiliki Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain KPU dan Bawaslu ada lagi ga min? Ada dong, lanjut ke post selanjutnya ya Rencang.

Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan, S.H.

Staf Legal yang memiliki ekspertasi di bidang Hukum Tata Negara