GAds

Pembahasan tentang Hukum Teknologi

Tidak bisa dipungkiri jika kita hidup di zaman dimana teknologi berkembang sedemikian majunya. Dulu ketika sepasang kekasih sedang melakukan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship), butuh waktu berminggu-minggu untuk mengirim pesan satu sama lain. Tapi sekarang, menanyakan kabar hanya perlu melakukan tiga langkah mudah. Membuka ponsel pintar, mengetik di aplikasi pesan instan (Chat), mengirimkan ke orang yang diinginkan. Rasa kangen terpenuhi hanya dalam waktu kurang dari satu menit – jika pasanganmuย Fast Response. ๐Ÿ˜€ Nah dari hal sederhana ini kita bisa melihat pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia. Maka tidak heran jika teknologi pun perlu untuk “diawasi” oleh hukum – yang mengatur kehidupan manusia. Karena hukum bisa mempengaruhi teknologi, begitu juga teknologi bisa mempengaruhi hukum. Sepertinya menarik jika di kesempatan ini kita melakukan pembahasan tentang hukum teknologi.

Hukum dulu? Atau Teknologi dulu?

Pengaturan mengenai teknologi akan selalu merasakan dilema pertanyaan ini. Yang mana yang duluan? Apakah suatu teknologi baru perlu diatur oleh hukum sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Atau menunggu banyaknya penggunaan suatu teknologi dulu (alias viral duluan) sebelum diatur oleh hukum? Pertanyaan ini masih ada sejak teknologi ditemukan hingga saat ini. Dan pada realitanya semua justru dikembalikan lagi kepada kebijakan pemerintah. Membiarkan pemerintah memutuskan, apakah suatu penemuan teknologi punya urgensi untuk diatur secara hukum?

Mari kita berkaca pada contoh nyata. Salah satu yang akan kita bahas dalam topik hukum teknologi ini adalah masuknya teknologi komunikasi 5G di Indonesia. Pemerintah sudah memulai pengaturannya bahkan walaupun infrastrukturnya belum mendukung dan masih segelintir masyarakat yang memiliki gawai dengan dukungan 5G. Tapi jika tarik mundur ke puluhan tahun lalu. Sesuai contoh yang ada dalam buku pak Danrivanto Budhijanto, pengaturan lalu lintas baru digalakkan setelah kendaraan bermotor banyak lalu lalang di jalanan. Termasuk juga pengaturan mengenai kewajiban menggunakan Helm bagi pengemudi roda dua, baru diatur semenjak terjadi rentetan kecelakaan yang menumbalkan nyawa. Bukan diatur sejak ditemukannya atau dikomersialisasikannya teknologi bernama Helm.

Jadi, meri kita lakukan pembahasan tentang Hukum Teknologi lebih lanjut di post-post berikutnya. ๐Ÿ™‚

#TerbaikTercepatTerpercaya

#KlinikHukumTerpercaya

#SemuaAdaJalannya

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Mulai WA
    1
    Hubungi Kami
    Halo Rencang, ada yang bisa kami bantu?